Kuberita.com Walaupun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI sudah meluncurkan Indeks Kerawanan pemilu (IKP) Pemilu 2024 untuk seluruh provinsi Lampung. Walaupun IKP berada di kategori sedang dengan angka IKP 64,61.Jajaran Bawaslu Lampung tetap waspada selalu. Jumat (16/12).
Via telpon saat jeda ketika Louncing Suheri, S.I.P., komisioner bawaslu merespon bahwa IKP seruan Bawaslu RI ini disikapi dengan terget menurunkan kategori dari sedang menjadi ringan katanya
“Lanjut sedangkan Indeks kerawanan pemilu ini kan pemetaan daerah yang rawan dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang.
Dan jadi kami pengawas pemilu yang di Provinsi Lampung mengalakan pencegahan dini interaktif berteraksi memaksimalkan kerja pengawasan. melalui sosialisasi langsung, partisipatif dimaksimalkan dan upaya-upaya sosial berbetuk pamplet informasi pencegahan tuturnya.
Langkah inilah menjadi arah yang positif Bawaslu Lampung dalam rangka menekan indeks yang sudah masuk kategori sedang ini sehingga harapannya bisa menjadi kategori ringan, ujarnya
Diketahui Bawaslu RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Dalam IKP tersebut, Bawaslu melakukan pemetaan potensi Kerawanan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Terpisah Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menuturkan, IKP menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Selain itu, IKP merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi deteksi terhadap potensi pelanggaran.
“Lolly berharap semua daerah tetap kondusif. Tidak terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis,” ucapnya dalam peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, di Jakarta, Jumat, (16/12/2022).
Yang di Ungkap di acara IKP beberapa kategori Provinsi dengan rawan tinggi, sedang dan rendah. Untuk kategori rawan tinggi yaitu, Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86) Jawa Barat (77,04) dan Kalimantan Timur (77,04).
Untuk kategori rawan sedang terdapat 21 provinsi, diantaranya, Banten (66,53) Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27) dan Nusa Tenggara Timur (56,75). Sebanyak delapan provinsi masuk dalam kategori rendah, diantaranya Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74), Kalimantan Barat (12,69) dan Jambi (12,03).
Bawaslu RI ingatkan isu terkait netralitas penyelenggara pemilu menjadi isu utama dari lima isu strategis yang terungkap dalam IKP 2024 ucapnya
Lolly menilai polemik netralitas menjadi pengalaman penting dalam menjada kemandirian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu kedepan.
“Pelaksanaan tahapan di provinsi baru juga menjadi perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan tahapan pemilu di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya terutama pembentukan penyelenggara pemilu,” ungkapnya.
Dikatakan Lolly, potensi polarisasi masyarakat tidak boleh dilupakan. Dia berpesan isu ini harus mendapat perhatian penuh untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas dalam setiap tahapan pemilu. Lalu mitigasi dampak penggunaan media sosial, serta ,elakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik kedepan.
“Terakhir, pemenuhan hak memilih dan dipilih. Pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan,” tuturnya.