kuberita.com Mesuji Lampung Tergadai dan proses dilelang Tanah Fasilitas umum rumah dinas Kecamatan Simpang yang ada di Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji diduga Badan Pertanahan Negara ((BPN) Kabupaten Mesuji tidak Profesional.
Diketahui Asset pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji digadaikan di Bank Bank Republik Indonesia (BRI) itu diketahui setelah Pemda ingin mengevaluasi Aset Daerah.
Masyarakat Kabupaten Mesuji Lampung Mengharapkan Pembuktian dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ untuk Evaluasi Fasilitas Umum di Kecamatan Simpang Pematang yang diduga Sudah diKormesilkan.
Mesuji-Diduga Rumah Dinas Camat Simpang Pematang tergadai di salah satu Bank di wilayah Kabupaten Mesuji Lampung, Bahkan menurut informasi Tanah yang ditempati rumah dinas tersebut akan di lelang karena si peminjam tidak sanggup bayar lagi. (4/03/22)
Padahal Rumah dinas atau dalam peraturan perundang-undangan disebut rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara.
Berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
Saat dikonfirmasi melalui Whatsapp Putrawan pihak dinas perkim Kabupaten Mesuji, mengatakanTerkait hal tersebut atas permintaan dinas perkim sudah dilakukan mediasi oleh camat simpang pematang dan di hadiri oleh pak sigit, BPN (Badan Pertanahan Negara) serta perwakilan perkim.
Kesimpulannya sdr sigit, bersedia merubah/memecah sertifikat menyesuaikan dengan kondisi sesungguhnya.
Sertifikat tersebut diterbitkan medio tahun 1997 an..dalam rangka penertiban aset oleh pemda mesuji melalui dinas perkim.
Pada saat kita mengajukan rumah dinas camat untuk d sertifikasi ternyata di peta BPN telah terbit sebagian sertifikat a.n sigit atas objek lokasi tsb…sehingga d lakukan rapat tsb…
Tahun ini perkim akan mengajukan pemecahan sertifikat tersebut berkoordinasi dgn BPN
Begitu keterangan dari kami, ucapnya.
Di waktu yang berbeda camat membenarkan hal itu kalau sekarang lagi proses pemecahan sertifikat di BPN dan sertifikat tersebut sudah di agunkan ke Bank, dan diapun mengatakan kalau lingkungan tersebut semuanya masuk Fasilitas umum untuk data selengkapnya ada di kantor, dan camat juga menambahkan kalau yang mengagukan nya itu, menurut BPN, Perkim dan cafe tyas. Tutup Rolly
Sumber masyarakat Kabupaten Mesuji pengujung alun alun Simpang Pematang Jois ” Kok bisa iya umur.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan mafia tanah harus dilawan dicetuskan nya tanggal 27 kemarin, Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN.
Di kesempatan acara, Hadi Tjahjanto meluncurkan hotline pengaduan masyarakat untuk melawan mafia tanah.
Dalam rangka mengubah wajah ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani dan menerima kritikan, selain memiliki aplikasi LAPOR bekerja sama dengan MenPAN-RB,
Pada kesempatan ini saya juga meluncurkan hotline kontak pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di 081110680000,” kata Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima dari Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni, Rabu (27/7/2024).hal.detikNews
“Respons dan kemampuan menyelesaikan keluhan masyarakat menjadi menjadi KPI (Key Performance Indicators) dalam menentukan promosi, mutasi, rotasi atau bahkan demosi di tubuh ATR/BPN. Kita lahir melayani rakyat, maka kualitas pelayanan adalah indikator keberhasilan utama,” ujar Hadi.
Hadi mengaku fokus pada satu pertanyaan setelah dirinya dilantik sebagai menteri. Pertanyaan ini mengenai kepercayaan masyarakat.
Jadi Ketika menghubungi nomor tersebut akan ada respon “Hallo SobATRBPN, terima kasih telah menghubungi Layanan Informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI.
Lalu kita diarahkan memilih apa yang ingin kita laporkan.
Silahkan pilih opsi (balas dengan angka) seputar Info Layanan Pertanahan dan Tata Ruang:
1. Pendaftaran Tanah Pertama Kali.
2. Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha / Hak Guna Bangunan / Hak Pakai.
3. Pengecekan Sertipikat.
4. Roya.
5. Peralihan Hak Jual Beli.
6. Peralihan Hak Pewarisan / Wasiat.
7. Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang Lainnya.
0. Terhubung dengan Team Support.
“Respons dan kemampuan menyelesaikan keluhan masyarakat menjadi menjadi KPI (Key Performance Indicators) dalam menentukan promosi, mutasi, rotasi atau bahkan demosi di tubuh ATR/BPN. Kita lahir melayani rakyat, maka kualitas pelayanan adalah indikator keberhasilan utama,” ujar Hadi.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto meluncurkan hotline pengaduan masyarakat untuk melawan mafia tanah. (dok. Istimewa).
Hadi mengaku fokus pada satu pertanyaan setelah dirinya dilantik sebagai menteri. Pertanyaan ini mengenai kepercayaan masyarakat.
“Semenjak dilantik saya terus fokus pada pertanyaan, bagaimana rakyat bisa percaya dan menjadi dekat dengan ATR/BPN.
Lalu Jawabannya BPN harus terus meningkatkan inovasi pelayanan dan responsif terhadap kritik, keluhan dan saran masyarakat,” kata Hadi Tjahjanto.(jamur)